Three Musketeer BPI, Harapan Baru Film Indonesia?

Untuk Layar.id – Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI), Fauzan Zidni, resmi mengumumkan susunan pengurus BPI periode 2026-2030. Sekretaris Jenderal oleh Nazira C. Noer dan Bendahara Umum, Sindy Dewiana. Pengumuman ini datang di momen penting, saat industri perfilman Indonesia terus mencari bentuk terbaiknya setelah melewati masa sulit pascapandemi. Apakah Three Musketeer BPI ini bisa mengemban tugas yang oke?

Di atas kertas, susunan ini seperti All-Star di Industri Film Indonesia. Muda dan energik, satu sisi punya ide besar dan selalu punya standar tinggi. Tampaknya BPI ingin membangun World Class Organization di tengah keraguan dari segelintir SJW Sinema yang selalu mendengungkan hal yang sama.

Satu sisi, BPI sendiri ingin mempertajam keinginan mereka namun sisi yang lain apakah mereka benar-benar bisa bekerja dan mengarahkan ke hasil yang mereka mau capai.

Target BPI adalah Cannes

Fauzan menyebut agenda utama BPI ke depan adalah peningkatan sumber daya manusia perfilman. Kemudian sinkronisasi kurikulum serta program magang-hub dengan pengiriman talent terbaik ke sekolah film ternama di luar negeri.

Sebuah target jelas dan masuk akal di tengah akselerasi industri film Indonesia. Kemudian, penyusuan revisi UU Perfilman bersama Kementerian Kebudayaan dan memperkuat kelembagaan BPI serta kepastian hukum beserta kebebasan berekspresi.

“Agenda utama yang disiapkan adalah peningkatan SDM perfilman melalui sinkronisasi kurikulum, program magang-hub, dan pengiriman talenta muda ke sekolah film terbaik di luar negeri serta berbagai film lab internasional. Selain itu, BPI akan menyusun revisi UU Perfilman bersama Kementerian Kebudayaan untuk penguatan kelembagaan BPI, penguatan profesi perfilman, penguatan dukungan pemerintah terhadap perfilman, kepastian hukum dan kemudahan investasi, serta perlindungan kebebasan berekspresi,” ujar Fauzan.

Ia juga menambahkan bahwa BPI akan menjalankan agenda lain seperti gerakan anti-pembajakan film secara menyeluruh, penyelenggaraan Festival Film Indonesia, serta pelaksanaan fungsi-fungsi BPI sebagaimana tertuang dalam UU Perfilman.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon turut menyampaikan harapan agar kepengurusan baru ini mampu memperkuat ekosistem perfilman nasional. Menurutnya, BPI memiliki posisi penting sebagai jembatan antara pemerintah dan insan perfilman.

“BPI memiliki posisi yang sangat penting sebagai jembatan antara pemerintah dan insan perfilman. Kami berharap BPI dapat semakin menguatkan ekosistem perfilman Indonesia, mendorong tata kelola yang transparan, serta membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif di seluruh Indonesia,” ujar Fadli Zon.

Perubahan Sedikit Namun Berdampak

Profil dan daftar film dan acara tv Christine Hakim (sumber: Instagram/christinehakimofficial)

Adapun susunan kepengurusan BPI 2026-2030 terisi oleh sederet nama dari berbagai lini. Di jajaran Dewan Pengawas ada Judith Jubilina Dipodiputro sebagai ketua bersama Fajar Nugros, Danu Murti, Agustina Kusuma Dewi, dan Nasaruddin Saridz. Dewan Penasehat dipimpin Reza Rahadian dengan anggota Christine Hakim, Joko Anwar, dan Dede Yusuf.

Sementara itu, Dewan Pakar sendiri berisikan para nama penting, seperti Dara Bunga Rembulan, Gusti Randa, Immanuel Prasetya Gintings, Adisurya Abdy, Daniel Rudi Haryanto. Kemudian,  Muspita Leni Lolang, dan Rully Sofyan. Fauzan Zidni sendiri menjabat sebagai Ketua Umum, didampingi Nazira C. Noer sebagai Sekretaris Jenderal dan Sindy Dewiana sebagai Bendahara Umum.

Struktur lain juga diisi oleh nama-nama yang cukup dikenal di industri. Aline Jusria menjabat Wakil Sekjen Bidang Ekosistem Perfilman, Vivi Coster sebagai Kepala Komunikasi, dan Rizky Yudo Atmaja sebagai Kepala Sekretariat. Ada pula Anggi Frisca di Bidang Organisasi, Suprayitno dan Rommy Fibri Hardiyanto di Bidang Kebijakan Publik.

Sedangkan Naswan Iskandar di Bidang Pengembangan SDM, Yulia Evina Bhara di Bidang Hubungan Internasional, Wulan Guritno di Bidang Festival. Putri Ayudya di Bidang Literasi Film, Dyna Herlina Suwarto di Bidang Penelitian dan Pengembangan, Tonny Trimarsanto di Bidang Pengembangan Film Daerah, Luna Maya di Bidang Kerjasama, serta Tesadesrada Ryza di Bidang Fasilitasi Pembiayaan.

Untuk agenda kerja yang lebih teknis, BPI juga membentuk sejumlah pokja dan satgas, termasuk Pokja Kajian & Advokasi Rencana Induk Perfilman Nasional. Terus, Pokja Kajian Akselerasi Pengembangan SDM, Pokja Kajian Pelestarian Film, Satgas Anti Pembajakan, dan Komite Festival Film Indonesia 2026.

Sumber: Jawapos

Secara keseluruhan, susunan ini menunjukkan BPI ingin tampil lebih serius dan lebih sistematis. Namun, banyak masyarakat terutama bersentuhan dengan industri film akan bertanya, apakah mereka mampu berikan hal baru di Industri yang sedang tumbuh pesat.

Karena banyak sekali PR yang belum pernah selesai di periode sebelumnya. Sekarang bertambah dengan target yang sepertinya bisa namun belum menyentuh substansi penting di Industri ini. Apakah Three Musketeer BPI ini bisa mengemban tugas selama 4 tahun? Pastinya bisa!